HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

A.  PENDAHULUAN

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi[1] umat manusia, yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak Dalam al-Qur’an, fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam sebuah ayat;

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

“Kami pesankan sungguh-sungguh kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dengan susah-payah dan melahirkannya juga dengan susah payah; mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.”[2]

Menarik sekali, bahwa secara penuh empati al-Qur’an menegaskan kepada segenap manusia (al-insan) tentang beban amat berat, beban reproduksi, yang dipikul oleh kaum perempuan, kaum ibu.

Dalam ayat lain beban berat reproduksi itu dilukiskan sebagai wahnan ‘ala wahnin (beban berat berlipat yang membuatnya menjadi ringkih di atas ringkih),

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير

“Kami pesankan benar kepada manusia tentang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah dan menyusuinya selama dua tahun.”[3]

Karena itukah, lalu Rasulullah mengatakan, الجنة تحت اقدام الامهات (Surga berada di bawah telapak kaki ibu?) Sangat boleh jadi. Dalam sabdanya yang lain Rasulullah menegaskan bahwa seharusnya bakti seorang anak kepada ibunya Kalau ditakar, adalah liga kali lipat baktinya kepada ayahnya.

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا رسول الله, من احق الناس بحسن صحبتى؟ قال: امك, قال ثم من؟ قال امك, قال ثم من؟قال امك, قال ثم من؟ قال ابوك

“Suatu ketika seorang sahabat bertanya; siapakah yang puling berhak menerima kebaktian dirinya. Nabi menjawab. “ibumu!” kemudian? “ibumu!” kemudian? “ibumu” kemudian? Tanya sahabat untuk keempat kalinya. “Ayahmu”, jawab Nabi.” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).[4]

Dengan kata lain, manusia yang paling terhormat di muka bumi ini peringkat pertama, kedua, dan ketiga adalah ibu, urutan keempat baru ayah.

Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, kalau derajat seorang ibu di mata anak bisa tiga kali lipat di banding ayah, mengapa di hadapan suami sendiri, derajat ibu (istri) bisa terpuruk di bawahnya? Dan rendahnya derajat seorang ibu (istri) di hadapan ayah (suami) ini bukan saja didukung oleh pandangan budaya saja, tapi juga oleh agama (penafsiran atas teks-teks agama).

Di sisi lain, adanya komunikasi dengan dunia barat, perluasan pendidikan modern, perlindungan hukum perubahan struktur sosial, ekonomi maupun politik sejak awal abad ke-XX, pemikiran tentang superioritas laki-laki atas perempuan mulai dipertanyakan dan mudah ditolak.

Sebagai contoh dalam kecerdasan, prestasi di sekolah-sekolah, lembaga riset maupun di dunia manajemen, kaum perempuan semakin menonjol Dalam ketaatan beragama, mereka juga menonjol, terbukti majelis-majelis ta’lim selalu dipenuhi kaum ini. Secara ekonomis, pemberi mahar dan biaya pesta pernikahan dan belanja keluarga tidak lagi dimonopoli laki-laki.

Perkembangan dewasa ini membuktikan, bahwa keunggulan atas dasar gender hanyalah mitos. Karena faktanya superioritas itu bersifat relatif, sangat bergantung pada usaha pribadi dari laki-laki dan perempuan tersebut. Oleh karena itu, barangkali perlu juga dipikirkan, kalau perempuan juga dibebani mencari nafkah, sehingga dengan demikian posisi dan peran yang dipegang akan lebih strategis, dan sekaligus dapat mengembangkan wawasannya secara lebih baik.[5]

Makalah ini akan menjelajahi apa maksud dari hak-hak reproduksi perempuan (reproductive rights) dalam kaca mata Islam (pada umumnya) dan al-Qur’an (khususnya), dan bagaimana jika Perempuan (Isteri) Bekerja di Sektor Publik.

PEMBAHASAN

I.   Hak-hak Reproduksi Perempuan (Apa Saja?)

Sebelum bicara lebih terperinci tentang hak-hak reproduksi perempuan, sebaiknya kita pahami dahulu bahwa dalam Islam, hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah bagian dari keseluruhan hak-hak manusia perempuan selaku pengemban amanat reproduksi umat manusia. Dalam al-Qur’an dinyatakan:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

“Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atau beban yang dipikulnya, yang harus dipenuhi dengan cara yang ma’ruf.”[6]

Ada 12 kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi.

  1. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan  Hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya. mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui.[7]

Dalam menjalani hubungan seks, misalnya Bisa terjadi karena suami yang diam-diam mengidap penyakit menular seksual (PMS) seperti sifilis atau penyakit lain seperti HIV, sementara yang bersangkutan tidak mau berterus terang, maka sang istri pun ikut menjadi korban Atau dalam menjalani KB, belum tentu alat kontrasepsi yang dikenakan cocok bagi kesehatannya Sementara kita tahu tidak ada satu alat kontrasepsi, terutama yang hormonal (suntik, susuk, atau pit), yang seratus persen aman bagi kesehatan. Juga spiral, jika tidak hati-hati, atau tidak cocok, bisa membawa akibat buruk pada kesehatan

Dan puncaknya adalah ketika seorang ibu mengandung, melahirkan dan menyusui. Jaminan kesehatan bagi kaum ibu pada saat-saat itu mutlak diperlukan, baik berupa informasi kesehatan yang benar dan lengkap maupun layanan kesehatan dan pengobatan yang memadai.

  1. Hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak, seperti disebutkan dalam al-Qur’an,

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya:, secara ma’ruf.”[8]

Berapa besarkah nafkah yang harus diberikan kepada istri memang tergantung pada kebutuhan di satu pihak dan kemampuan suami di pihak lain. Yang periling, jangan sampai diterlantarkan Jika sampai terjadi demikian dan istri yang bersangkutan tidak rela, agama membukakan pintu bagi yang bersangkutan untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut “pisah atau diceraikan”, jika keadaan memang benar-benar memaksanya.[9]

  1. Hak untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses ‘reproduksi. Hak kategori ketiga ini, kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat al-Qur’an tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apa pun hadis di ambil. Tidak satu keputusan yang menyangkut orang lain bisa diambil secara sepihak, termasuk juga urusan reproduksi antara suami-istri

…وامرهم شوري بينهم

“Urusan mereka haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan di ambil keputusan) di antara mereka.” [10]

  1. hak mendapat informasi pendidikan.
  2. hak untuk kebebasan berfikir, termasuk kebebasan dari penafsiran ajaran-ajaran agama yang sempit, dan tradisi yang akan membatasi kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.
  3. hak untuk hidup, setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari resiko kematian karena kehamilan. setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak seorang pun yang dapat memaksa untuk menjalani sterilisasi serta aborsi.
  1. hak atas keamanan dan bebas dari penganiayaan serta perlakuan buruk, termasuk hak anak-anak agar dilindungi dari eksploitasi dan penganianaan seksual serta hak setiap orang untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
  1. hak mendapat manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk pengakuan bahwa ssetiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan tehnologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
  1. hak atas kerahasisn pribadi, artinya, pelayanan reproduksi dilakukan dengan menghormati keharmonisan, dan bagi bagi perempuan di beri hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.

10.  hak memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.

11.  hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, artinya, setiap orang mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar mendapatkan masalah hak dan kesehatan reproduksi sebagai prioritas dalam kebijakan politik negaranya.

12.  hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan berkeluarga dan reproduksi.

Ternyata hak-hak reproduksi kaum perempuan begitu lengkap (komprehensif) Tapi seberapa jauh hak-hak itu telah terpenuhi, atau diupayakan secara sungguh-sungguh untuk dipenuhi? Jawaban pertanyaan ini ada pada sub bab berikut.

2.   Kualitas Kesehatan Reproduksi Perempuan.

Kualitas kesehatan reproduksi perempuan merupakan salah satu indikator penting kemajuan atau peradaban suatu bangsa. Kondisi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia masih termasuk tertinggal. Bahkan dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, kondisi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia paling memprihatinkan dilihat dan beberapa indikator. Indikator paling utama kesehatan reproduksi perempuan suatu negara adalah angka kematian ibu. Angka kematian ibu adalah jumlah ibu yang meninggal oleh proses kehamilan, persalinan maupun nifas per 100.000 kelahiran hidup per tahun. Angka kematian ibu di indonesia pada tahun 2002 adalah 391 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi 15 kali lipat dibandingkan angka kematian ibu di Malaysia. Dibandingkan dengan Thailand, angka kematian ibu di indonesia lebih tinggi 10 kali lipat. Bila dibandingkan dengan Filipina, angka kematian ibu di indonesia lebih tinggi 5 kali lipat.[11] Sangat ironis bahwa di tengah-tengah masyarakat muslim yang memiliki ajaran begitu jelas tentang mutlaknya kepedulian kaum ibu selaku pengemban amanat reproduksi, realitasnya justru begitu mengenaskan.

Apakah kira-kira penyebabnya sehingga kematian ibu yang melahirkan begitu tinggi di masyarakat kita9

Bisa bermacam-macam, mulai dari faktor geografis (keterpencilan), kekurangan gizi, terbatasnya sarana kesehatan, kurangnya informasi. rendahnya tingkat ekonomi sampai dengan soal pandangan hidup yang cenderung menganggap enteng beban reproduksi kaum ibu. Dan faktor terakhir, pandangan hidup, erat kaitannya dengan pandangan budaya dan paham keagamaan mereka.

Tetapi kalau itu karena persoalan kurang gizi atau terbatasnya sarana kesehatan, mungkin bisa diterima, tapi kalau akarnya adalah pandangan yang menganggap enteng resiko reproduksi, maka ini sungguh sulit dimengerti.

Pada umumnya penyebab langsung kematian ibu tersebut adalah karena pendarahan, preeklamsia/eklamsia, infeksi dan persalinan lama atau macet. Penyebab tidak langsung yang meningkatkan resiko kematian ibu adalah kondisi kesehatan ibu yang jelek karena menderita sakit, kurang gizi, anemia, jarak kelahiran terlalu dekat, umur ibu terlalu muda atau terlalu tua, frekuensi hamil melahirkan yang terlalu banyak, dan sebagainya. Namun, peristiwa reproduksi yang mengakibatkan kematian ibu bukanlah semata-mata fenomena biomedikal[12] belaka tetapi juga merupakan fenomena sosial, kultural, ekonomi dan geografis.[13] Selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas keehatan dan sumber daya kesehatan yang memadai jumlah maupun kualitasnya. Di samping itu, tingginya kematian ibu sangat dipengaruhi oleh 4 keterlambatan, yaitu:

  1. Terlambat deteksi dini adanya resiko tinggi pada ibu hamil di tingkat keluarga.
  2. Terlambat untuk memutuskan mencari pertolongan pada tenaga kesehatan.
  3. Terlambat untuk datang di fasilitas pelayanan kesehatan.
  4. Terlambat untuk  mendapatkan pertolongan pelayanan  kesehatan yang

cepat dan berkualitas di fasilitas pelayanan kesehatan.[14]

Dari lingkup yang lebih luas, sesungguhnya kesehatan reproduksi bagi perempuan adalah hak asasi manusia dan sangat terkait dengan keadilan sosial.

3.   Bagaimana Perempuan (Isteri) Bekerja di Sektor Publik

Mendefinisikan kerja bagi perempuan sampai saat ini memang cukup sulit. Kita bisa melihat seorang perempuan dalam keluarga yang melakukan pekerjaan rumahnya seperti memasak makanan, mencuci pakaian dan menyapu rumah. Bahkan kadang ia juga menjahitkan pakaian untuk suami dan anak-anaknya. Tetapi saat dia ditanya apa pekerjaan ibu? Pasti jawaban yang akan kita dengar adalah menganggur atau hanya ibu rumah tangga.

Dari fenomena di atas, terlihat bahwa ternyata batasan definisi bekerja belum sepenuhnya dapat dipahami. Jika merujuk pada kenyataan sehari-hari di masyarakat, perempuan masih dibebankan dua peran; produksi dan reproduksi. Keadaan seperti ini kemudian diperparah juga dengan pemahaman keagamaan yang semakin membakukan wilayah perempuan sebagai orang yang bertanggungjawab untuk urusan domestik.[15]

Sebuah artikel yang dipublikasikan oleh majalah Al-Jumuah berjudul “Islam and Women’s Work” menyitir penafsiran Q S al-Nisa” [4]: 34 dan al-Baqarah [2]; 233 untuk menghalangi perempuan memasuki wilayah ekonomi. Hal senada dilontarkan Al-Assaf dalam Al-Mar’ah al-Khalijiyah fi Majal al-Tarbiyah wa al-Ta’lim (Women of the Gulf in the Field of Education). Menurutnya, keterlibatan atau akses perempuan ke sektor public adalah merupakan keberhasilan proyek kapitalis. Tidak mengherankan jika menurut survey PBB, di negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas seperti Bangladesh, Mesir, Yordan, Pakistan dan Syria, level perempuan yang bekerja sangat rendah (Blumberg, Making i!k Caw for the Gender Variable, 1989).[16]

Lalu apa sebenarnya makna bekerja bagi perempuan” Selama ini masyarakat masih memberikan nilai yang berbeda yaitu antara kerja publik yang menghasilkan uang dengan kerja-kerja domestik yang tidak mendatangkan keuntungan.

Kerja-kerja domestik dengan berbagai macam bentuknya yang selama ini dilakukan perempuan dalam rumah tangga, dalam konstruk masyarakat kita seolah telah dianggap sebagai kewajiban seorang perempuan saat masuk ke dalam jenjang pernikahan. Sebuah kontrak sosial yang seolah tidak memberikan pilihan untuk perempuan, bahkan seringkali aturan ini diimbuhi dengan nama kewajiban. Tidak mengikuti aturan sosial ini merupakan suatu yang tabu dan di luar kebiasaan Salah-salah akan dicap melanggar aturan agama dan tak layak mendapat predikat istri sholihah.[17]

Walaupun pada kenyataannya, perkembangan sosial masyarakat saat ini telah membawa kepada perubahan dengan telah banyaknya perempuan yang juga terjun di sektor publik dan dalam berbagai wadah departemen baik swasta maupun lembaga pemerintahan Tak jarang para perempuan ini menempati posisi-posisi strategis dan menghasilkan jumlah uang yang cukup tinggi Hanya sayangnya, apa yang dilakukan para perempuan tersebut terkadang masih dimasukkan sebagai kategori bukan sebuah pekerjaan utama atau sebagai pencari nafkah utama.

Anggapan bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama memang menjadikan anggapan bahwa setinggi apapun jabatan seorang istri atau sebesar apapun gaji yang diperoleh istri dari pekerjaannya di luar rumah tetap menjadikannya sebagai pencari nafkah tambahan. Bahkan peran istri sebagai pencari nafkah tambahan dan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga jelas ditulis dalam UU RI No. 1 pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 tahun 1974. Untuk itulah kemudian diajukan Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang dengan jelas menyanggah peran domestik perempuan tadi dengan menyatakan bahwa hak dan tanggung jawab suami dan istri selama perkawinan adalah sama, demikian juga hak dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua.[18] Dan sudah selayaknya ketimpangan tersebut dirubah ke arah kesetaraan atau kesamaan, dan untuk merubah semua itu tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama.

Jadi seperti yang didefinisikan oleh Ratna Saptari dan Holzner bahwa kerja adalah segala hal yang dikenakan oleh seorang individu baik untuk subsistensi, untuk dipertukarkan atau diperdagangkan; untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga atau masyarakat (lihat Saptari dan Holzner 1997: 20) menjadi lebih adil, karena tidak ada pembedaan jenis kelamin di dalamnya.[19]

Ketika perempuan masuk dalam wilayah kerja, secara umum biasanya terdorong untuk mencari nafkah karena tuntutan ekonomi keluarga. Saat penghasilan suami belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga yang terus meningkat, dan tidak seimbang dengan pendapatan nil yang tidak ikut meningkat. Hal ini lebih banyak terjadi pada lapisan masyarakat bawah. Bisa kita lihat bahwa kontribusi perempuan terhadap penghasilan keluarga dalam masyarakat lapisan bawah sangat tinggi (lihat Asyiek, et. al. I994).[20]

Hal ini diperkuat oleh pandangan Ware (1981) dalam Dilema Wanita, antara Industri Rumah Tangga dan Aktivitas Domeslik (Ken Suratiyah et al, 1996) yang mengatakan bahwa ada dua alasan pokok yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Pertama, adalah keharusan, sebagai refleksi dari kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah, sehingga bekerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga adalah sesuatu yang penting. Kedua. “memilih” untuk bekerja, sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi pada tingkat menengah ke atas Bekerja bukan semata-mata diorientasikan untuk mencari tambahan dana untuk ekonomi keluarga tapi merupakan salah satu bentuk aktualisasi din, mencari afiliasi din dan wadah untuk sosialisasi.[21]

Jika memang demikian, maka gambaran di atas paling tidak telah menunjukkan bahwa sesungguhnya masuknya perempuan dalam kegiatan ekonomi merupakan kenyataan bahwa perempuan adalah sumber daya yang produktif pula. Oleh karena itu diperlukan juga perbaikan kondisi dan penciptaan kesempatan kerja yang sesuai dengan realitas dan perubahan sosial yang ada saat ini Perubahan akan kebijakan tentang kebijakan upah. tunjangan dan sistem pendukung yang berbeda antara laki-laki dan perempuan harus menjadi perhatian. Pun tentang peningkatan pendidikan bagi perempuan. Karena sebagaimana dibuktikan pada perempuan kelas bawah, dengan modal pendidikan yang rendah maka pilihan pekerjaan bagi mereka juga menjadi sangat kecil, dan tentunya dengan bayaran yang juga minim.[22] Dalam hal ini maka pendidikan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kemandirian perempuan itu sendiri

Berkaitan dengan sistem pendukung sebagai bagian dari kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perempuan yang bekerja di luar rumah, sesungguhnya sistem pendukung inipun dapat menghasilkan sebuah peluang kerja juga bagi perempuan Misalnya adalah tempat penitipan anak, sarana untuk tempat menyusui bagi para ibu menyusui, hingga pelayanan jasa loundry, dll.

Walaupun di zaman sekarang ini jarang sekali ada tempat penitipan anak yang menyediakan juga jasa menyusui bagi anak-anak titipan tersebut Anak – anak tersebut biasanya hanya akan mendapatkan susu formula yang dipesankan oleh orang tuanya Padahal dalam sejarah Islam sendiri tercatat contoh kasus mengenai perempuan yang menerima upah untuk jasa menyusui. bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri adalah anak dari keturunan bani Hasyim yang pernah menjadi anak susu upaya dari perempuan bernama Halimah Assa’diyah.

Terlepas dari persoalan definisi dan problem seputar perempuan bekerja, nampaknya sudah saatnya kita memberikan perhatian dan penghargaan lebih kepada perempuan yang bekerja Baik dia bekerja di dalam rumah maupun di luar rumah atau dia bekerja untuk mencari nafkah atau sebagai pilihan aktualisasi din

Al Qur’an dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi manusia laki-laki dan perempuan “Jika kamu selesai shalat, segeralah bertebaran di muka bumi untuk mencari anugerah Allah dan sering-seringlah mengingat Allah supaya kamu beruntung” (Q.S. al Jumu’ah: 10) Tuhan sama sekali tidak membedakan antara keduanya Tuhan juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang (Tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain. Al Qur’an juga mendesak kaum muslimin untuk tidak menahan hak orang lain (Q.S. 26: 183) Nabi pernah menyatakan:

“Seorang buruh (laki-laki atau perempuan) berhak memperoleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang moderat dan tidak dibebani dengan pekerjaan di luar kemampuannya.” [23]

Berbeda dengan apa yang disampaikan al Qur’an, kebudayaan masyarakat seringkali menciptakan kondisi-kondisi yang tidak adil dan eksploitatif terutama terhadap orang-orang yang dipandang lemah atau sengaja dilemahkan Dalam konteks kebudayaan Arab pra Islam di jazirah Arabia, terdapat situasi dan kondisi umum dimana perempuan diperlakukan bagaikan benda yang dinyatakan sah untuk dieksploitasi demi kepentingan laki-laki dalam banyak dimensinya ekonomi, sosial, seksual dan politik Karena itu kerja perempuan bukan saja tidak dihargai, melainkan juga drtindas Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan Islam Karena itu al Qur’an menolaknya sambil menyatakan:

وللرجال نصيـب مما اكتسبوا وللنـساء نصيـب مما اكتسـبن

“Bagi   laki-laki   bagian   dari   apa yang  dikerjakannya  dan   bagi perempuan bagian dari apa yang dikerjakannya.” [24]

4.   kerja Produktif dun Reproduksi

Untuk dapat melihat definisi dan makna kerja dengan lebih jernih lagi maka mungkin perlu dijelaskan juga tentang kerja dengan membaginya menjadi dua bentuk kerja yaitu kerja produksi dan kerja reproduksi Baik kerja produksi maupun kerja reproduksi, keduanya berperan penting dalam proses kehidupan manusia

Kerja produktif berfungsi memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan Kerja reproduktif adalah kerja “memproduksi manusia”, bukan hanya sebatas masalah reproduksi biologis perempuan, hamil, melahirkan, menyusui, namun mencakup pula pengasuhan , perawatan sehari-hari manusia baik fisik dan mental, kesemuanya berperan penting dalam melahirkan dan memampukan seseorang untuk “berfungsi” sebagaimana mestinya dalam struktur sosial masyarakat.[25]

Kerja reproduktif juga kerja yang pada prosesnya menjaga kelangsungan proses produksi, misalnya pekerjaan rumah tangga Tanpa ada yang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, atau mencuci maka tidak mungkin akan didapatkan makanan, kenyamanan bagi anggota rumah tangga yang lain. Sehingga dengan makanan dan kenyamanan tersebut proses yang lain tidak terganggu Tetapi tentu saja pengertian pekerjaan reproduksi seperti ini tidak dianggap sebagai pekerjaan oleh masyarakat dan juga pemerintah padahal secara fisik ini jelas sebagai sebuah kerja.

Dalam sistem kapitalisme yang berlaku dewasa ini, seperti yang sudah diutarakan di alas, terdapat kecenderungan kuat untuk memisahkan kerja produksi dan reproduksi, di mana kedua pekerjaan tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut Kerja produksi dianggap tanggung jawab laki-laki, biasanya dikerjakan di luar rumah. Kerja reproduksi dianggap tanggung jawab perempuan dan biasanya dikerjakan di dalam rumah.

Seperti yang telah diungkapkan, nampaknya hampir semua kalangan masyarakat menyetujui bahwa perempuan mendapat kemuliaan dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga hingga ibu rumah tangga mendapat gelar “ratu rumah tangga”. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa pekerjaan reproduksi tersebut selalu diberi sebutan sebagai “pekerjaan mulia”. Dan mengapa “pekerjaan mulia” tersebut sebagian besar dibebankan hanya kepada perempuan, seolah ia adalah bagian kewajiban dari Tuhan dengan imbalan kebahagiaan di akhirat nanti.[26]

Demikian pula sebutan “ratu” yang seharusnya berimplikasi pada peran perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, pada kenyataannya. bukan perempuan yang lebih berperan dalam pengambilan keputusan penting, melainkan laki-laki

Norma yang berlaku dewasa ini kerja reproduksi adalah tanggung jawab perempuan. Alas nama tradisi dan kodrat. perempuan dipandang sewajarnya bertanggung jawab dalam arena domestik Institusi pendidikan. agama. media massa, mendukung pula pandangan ini Jarang yang mempertanyakan secara terbuka “kodrat” tersebut Lebih jarang lagi yang memperhitungkan nilai ekonomi pekerjaan rumah tangga

Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam kerja produksi tidak mengurangi beban tanggung jawabnya di sektor reproduksi. Dengan kata lain, tidak mengundang laki-laki untuk memberi kontribusi lebih besar dalam kerja reproduksi Kerja perempuan terutama di sektor reproduksi tidak pernah diperhitungkan dalam data perekonomian dan statistik Jika kerja tersebut diperhitungkan, niscaya akan mematahkan mitos “laki-laki adalah pencari nafkah utama”

Sebenarnya di banyak tempat, terjadi “perendahan” terhadap kerja reproduksi biologis perempuan, meskipun perempuan telah mencurahkan begitu banyak waktu dan energi Contohnya pernyataan “buat apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ke dapur.

Di sektor publik sering kali sistem yang ada “tidak mendukung” perempuan (dan laki-laki) bekerja untuk dapat pula melakukan kerja .reproduksi secara optimal sekaligus Jam kerja panjang, ketiadaan sarana penitipan anak di tempat kerja, dan kesulitan perempuan bekerja untuk menyusui anaknya, adalah beberapa contoh nyata Meskipun cuti melahirkan telah diberlakukan secara luas, masih ada yang merasa rugi memberi cuti melahirkan kepada karyawan perempuan

Diskriminasi terselubung dilakukan guna menghindari pemberian cuti tersebut antara lain dengan preferensi tidak tertulis mengutamakan merekrut karyawan laki-laki atau karyawan perempuan lajang

Situasi di sektor publik sering pula tidak ramah keluarga. baik terhadap karyawan  perempuan maupun laki-laki    Memberikan  cuti  melahirkan bagi karyawan perempuan dianggap pemborosan dan inefisiensi. Berkomitmen tinggi terhadap anak dan keluarga dipandang tidak kompatibel dengan dunia kerja.[27]

Ternyata, kerja reproduksi yang sebagian besar dilakukan perempuan berperan sangat periling guna keberlanjutan suatu bangsa dan umat manusia pada umumnya. Perlu perbaikan sistem sosial secara menyeluruh agar jangan sampai suatu bangsa atau lebih parah lagi umat manusia punah, hanya karena berkeluarga dan memiliki anak menjadi semakin tidak menarik Sangat penting pula demokratisasi institusi keluarga, termasuk di dalamnya peningkatan peran serta laki-laki dalam kerja reproduksi dalam rumah tangga.

Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang sesungguhnya untuk perempuan dan laki-laki Jadi pendefinisian bahwa pekerjaan di luar rumah adalah tugas laki-laki dan pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan perempuan adalah hasil penafsiran terhadap teks secara sempit. Bahkan dalam fikih, perempuan sesungguhnya diperbolehkan meminta upah bila menyusui anaknya, kecuali air susu hari pertama yang merupakan kewajiban perempuan memberikan kepada anaknya karena mengandung kolostrum yang baik untuk meningkatkan imunitas bayi baru lahir Memang tentu saja hal ini tidak secara otomatis mengatakan bahwa Islam mengajarkan hubungan ibu dan bayinya dihitung dengan uang, akan tetapi adalah menunjukkan penghargaan pada jerih payah ibu. Akhimya, berbagai jalan dapat ditempuh untuk tetap memberikan keadilan bagi perempuan. tak terkecuali yang berkaitan dengan masalah perempuan bekerja.


DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour, “Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender” dalam Membincangkan Feminisms: Diskursus Gender perspektif Islam, Surabaya, Risalah Gusti, 2000

Fianto, Farinia. “Pekerja Perempuan di Dua Negeri Islam”, dalam http//www.menegpp.go.id

M   Jamil, “Nafkah Keluarga dan Perubahan Sosial,” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

Madi, Amal Abdul, ” Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Etika” dalam Menakar Harga Perempuan, Bandung, Mizan, 1999

Mas’udi, Masdar F., Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Bandung, Mizan, 2000

Muhammad, Husein, “Islam dan Perempuan Bekerja”, dalam http//www.rahima.net.id

Natsir, Lies Marcoes, Menakar Harga Perempuan, Bandung, Mizan, 1999

Saifuddin. A.M., Membincangkan Feminisme, Surabaya, Risalah Gusti, 2000

Syafruddin, Didin. “Argumen Supremasi atas Perempuan: Tafsir Klasik QS. An Nisa:34”. dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan ‘Ulumul Qur’an. No. 5 dan 6, Vol V Tahun 1994

Thohir,   Muhammad,   “Tinjauan  Biomedik  terhadap Problema Gender” dalam Membincangkan Feminisme, Surabaya, Risalah Gusti, 2000

Widad, Shofwal, “Kesehatan Reproduksi Wanita”, Makalah, disampaikan pada Talk Show Kesehatan Reproduksi Wanita pada hari Sabtu, 19 Maret 2005 di Aula II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


[1] Pembicaraan tentang hak-hak reproduksi perempuan tidak lagi mempersoalkan tentang anatomis yang bersifat fisik biologis semata, tetapi yang paling mama adalah menggugat real Has relasi yang lumpang tindih rang pada gilirannya menyebabkan kondisi perempuan tidak serial dalam menjalankan peran reproduksinya Lihat Lies Marcoes Natsir, Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999). hlm, 15

[2] Q. S.  Al-Ahqaf (46): 15

[3] Q. S. Luqman (31): 14

[4] Dikutip dari Masdar F. Mas’udi;. Islam dan Hak-hat Reproduksi perempuan. (Bandung Mizan, 2000), hlm. 77.

[5] Didin Syafruddin. “Argumen Supremasi atas Perempuan Tafsir Klasik Q.S. An-Nisa: 34”, dalam Ulumul Qur’an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No.5 dan 6. Vol. V Tahun 1994, hlm. 8.

[6] Q.S. Al-Baqarah (2): 228

[7] Masdar F.  Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. (Bandung:  Mizan, 2000), hlm.  81.

[8] Q. S. Al-Baqarah (2): 233.

[9] Lihat keterangan selanjutnya dalam “Nafkah Keluarga dan Perubahan Sosial”, TESIS, M. Jamil (tidak dipublikasikan) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004, hlm. 50

[10] Q.S. Al-Syura (42): 38

[11] Shofwal Widad, SpOG, “Kesehatan Reproduksi Wanita”, Makalah, disampaikan pada Talk Show Kesehatan Reproduksi Wanita pada hari Sabtu. 19 Maret 2005 di Aula  II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[12] Lebih lanjut lihat Muhammad Thohir, Tinjauan Biomedik Terhadap problema Gender” dalam Membincangkan feminisme, (Surabaya: Risalah Gusti,. 2000), hlm. 91

[13] Amal Abdul Hadi, “Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Etika” dalam Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 119

[14] Ibid.

[15] Mansour Fakih. “Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dan Analisis Gender” dalam Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah gusti, 2000), hlm. 38

[16] Dikutip dari KH. Husein Muhammad,  “Islam dan Perempuan bekerja,” dalam http://http://www.rahima.net.id

[17] Ibid.

[18] Dikutip dari KH. Husein Muhammad,  “Islam dan Perempuan bekerja,” dalam http://http://www.rahima.net.id

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] Farinia Fianto, “Pekerja Perempuan di Dua Negeri Islam”, dalam http.//www.menegpp.go.id/jurnal/pekerja.html

[22] Ibid.

[23] dikutip dari AM. Saifuddin. Membincangkan Feminisme. (Surabaya: Risalah gusti, 2000), hlm. 69.

[24] Q.S. Al-Nisa (4):

[25] Farinia Fianto, “Pekerja Perempuan di Dua Negeri Islam”, dalam http.//www.menegpp.go.id/jurnal/pekerja.html

[26] Ibid.

[27] Ibid.

1 Komentar

Filed under Al-Qur'an - Tafsir

One response to “HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

  1. ibnu mukhlis

    Syukron, boleh share ke facebook ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s