ANALISIS RUU ANTI TRAFIKING DI INDONESIA[1]

Oleh : Wahyuni Shifaturrahmah

ABSTRAK

Trafiking awalnya diasosiasikan dengan prostitusi, namun kenyataannya mencakup banyak bentuk kerja paksa lain dan perbudakan. Trafiking terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya –yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.

Kegiatan trafiking kini semakin meningkat. Sebagai perbuatan ilegal terhadap HAM, hak anak, dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang diperjual-belikan, trafiking menimbulkan kerentanan atas terjadinya berbagai tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki serta infeksi penyakit seksual.

Semakin terorganisir dan rapinya mata rantai sindikat trafiking, mestinya ditanggapi dengan lebih terorganisasi dan internasional. Karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi setiap negara (termasuk Indonesia) untuk memperbarui sistem hukumnya agar dapat menghukum trafiker dan memberikan kompensasi dan bantuan kepada korban.

Beberapa negara lain telah mengesahkan dan melaksanakan Undang-undang Anti Trafiking. Di Indonesia, Undang-undang Anti Trafiking sampai saat ini masih belum disahkan apalagi diberlakukan. Namun begitu, pemerintah telah berupaya menyikapi permasalahan ini dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga membuat RUU Anti Trafiking. RUU ini perlu segera disahkan, mengingat banyak perempuan dan anak yang menunggu adanya legalitas hukum yang bisa dijadikan payung hukum kemerdekaan dan kebebasan hak hidup dan kehidupan mereka.

Kata Kunci:

Trafiking, RUU Anti Trafiking, perempuan & anak, perdagangan manusia, Undang-undang, HAM

Masalah perdagangan manusia (Trafiking[2]) telah terjadi sejak abad ke-XIV dan berkembang terus pada abad ke-XVIII. Saat ini, perkembangan perdagangan manusia telah beralih pada jenis manusia yang diposisikan pada kondisi yang rentan dan atau tersubordinasi, yakni perempuan dan anak. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami manusia terutama perempuan dan anak, dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan manusia adalah memindahkan perempuan melewati perbatasan, di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan manusia yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataannya perdagangan manusia melibatkan berbagai macam situasi. Sebut saja sebuah definisi, bahwa perdagangan manusia adalah perpindahan manusia tanpa persetujuan mereka, di dalam satu negara atau ke negara lain, untuk segala bentuk pekerjaan yang eksploitatif, dan bukan hanya untuk prostitusi dan pernikahan paksa”.[3]

Pengertian yang lebih luas mengenai perdagangan manusia adalah suatu tindakan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan manusia dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan,[4] atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut.[5] Tindakan eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun nonmateriil. [6]

Berdasarkan definisi di atas, berarti lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan manusia daripada yang diperkirakan sebelumnya. Karena pada banyak kejadian yang tadinya dianggap dapat diterima di Indonesia sebenarnya merupakan tindakan perdagangan manusia.

Saat ini, perdagangan manusia telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi bahkan dilakukan dengan cara canggih dan sifatnya lintas negara dan telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan lintas negara yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi. Korban diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali sebagai obyek komoditas yang menguntungkan pelaku tindak pidana seperti kejahatan masa lalu yang disebut white slave trade yang dialami pada abad XIX.[7]

Berkaitan dengan masalah trafiking, Indonesia sebenarnya berada dalam posisi yang menarik. Meski Negara bermaksud untuk menyatakan perdagangan sebagai sesuatu yang ilegal, praktik-praktik yang dilarang oleh Konvensi diterima (atau paling sedikit tidak dilarang) berdasarkan sejumlah RUU tentang Buruh Migran meski kenyataannya praktik yang berlaku biasanya mencakup perbuatan-perbuatan ini. Penyusun merujuk khususnya kepada praktik penjeratan utang yang lazim dilakukan terhadap buruh migran. Paradoks ini dapat mengakibatkan RUU Anti Trafiking dipakai sebagai metode untuk mengurangi perlakuan buruk (abuse) di kalangan buruh migran. Jika RUU Buruh Migran mengakibatkan pengenaan pungutan yang tak pelak kemudian berujung pada penjeratan utang, tidak ada pengaturan mengenai praktik pelunasan utang, dan tidak ada metode pembiayaan alternatif yang diberikan seperti misalnya pinjaman bank untuk buruh migran, maka Indonesia dapat menghadapi tantangan hukum melalui RUU Anti Trafiking, yang secara spesifik menyatakan penjeratan utang sebagai illegal.[8] Kemungkinan ini amat menarik dan merupakan suatu kemungkinan yang akan dibahas di sepanjang analisis ini.

Sebelum dirumuskannya RUU ini, ketentuan mengenai larangan trafiking memang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan wanita dan laki-laki belum dewasa[9] merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman yang berat. Namun ketentuan Pasal 297 tersebut, pada saat ini, tidak dapat diterapkan secara lintas negara sebagai kejahatan internasional atau transnasional. Demikian pula terhadap Pasal 324 KUHP tentang Perbudakan,[10] substansinya nampaknya tidak memadai lagi.

Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan manusia juga telah diatur dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.[11] Undang-undang ini merupakan UU payung (umbrella act) bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur perlindungan HAM.[12] Sebagai umbrella act, UU No. 39 ini tidak dapat diterapkan secara langsung, sehingga perlu suatu perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan trafiking.

Trafiking adalah kejahatan yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dianggap melecehkan martabat bangsa. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan hukum materiil yang berbeda, yakni, antara lain, pengaturan unsur-unsur tindak pidana yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan hukum internasional, dan adanya ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana, Serta pengaturan secara khusus mengenai penyidikan, yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana yang ada.

Dibuatnya RUU Anti Trafiking merupakan langkah yang tepat. RUU Anti Trafiking dibentuk untuk mencegah, menanggulangi tindak pidana trafiking, sekaligus melindungi korban, dan mewujudkan komitmen nasional dan internasional yang diwujudkan dalam kerja sama internasional baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Tulisan singkat ini mencoba menganalisis dan mengkritisi RUU Anti Trafiking. Analisis ini tidak mengikuti maksud dari RUU Anti Trafiking tersebut, melainkan hendak membalikkan fokusnya dengan menempatkan penekanan utama pada ketentuan-ketentuan HAM dan penekanan sekunder pada efektifitas sistem yang dipertimbangkan. Dengan demikian, akan didapatkan hasil/rumusan yang benar-benar sesuai dengan semangat konvensi dan konsep HAM.

* * *

RUU ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah dalam penghapusan perdagangan orang. Awalnya berupa Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) dan pengajuan Rencana Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO). Dalam Program Legislasi Nasional 2005-2009, RUU ini berada di urutan 22 dari 55 prioritas RUU yang akan dibahas Tahun 2005. Namun, hingga akhir tahun 2006, ternyata RUU ini masih belum disahkan juga oleh DPR.

RUU Anti Trafiking terdiri dari 9 bab, 51 pasal, dan 50 ayat. Kesembilan bab tersebut adalah: (1) Ketentuan Umum, dengan 1 ayat; (2) Asas dan Tujuan, dengan 1 ayat; (3) Pencegahan, dengan 3 ayat; (4) Perlindungan Korban dan Saksi, dengan 10 ayat; (5) Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dengan 7 ayat; (6) Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat, dengan 5 ayat; (7) Tindak Pidana Perdagangan Orang, (8) Ketentuan Peralihan, dengan 1 ayat; dan (9) Ketentuan Penutup, dengan 2 ayat. Perincian pasal-pasal tersebut sebagaimana dalam tabel berikut ini:

NO

BAB

TENTANG

PASAL

JUMLAH AYAT

1

I

Ketentuan Umum

1

1 ayat

2

II

Asas dan Tujuan

2 – 3

2 ayat

3

III

Pencegahan

4 – 6

3 ayat

4

IV

Perlindungan Korban dan Saksi

7 – 16

10 ayat

5

V

Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan
di Sidang Pengadilan

17 – 23

7 ayat

6

VI

Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat

24 – 28

5 ayat

7

VII

Tindak Pidana Perdagangan Orang

29 – 48

19 ayat

8

VIII

Ketentuan Peralihan

49

1 ayat

9

IX

Ketentuan Penutup

50 – 51

2 ayat

Dalam pembahasan RUU ini, penyusun tidak akan membahas secara detail pasal per pasal, melainkan secara garis besarnya saja, terutama mengenai hal-hal prinsip yang berkaitan dengan kesesuaian konsepsi RUU dengan Konvensi HAM. Analisis ini juga didasarkan atas eksplorasi dari tim ICMC/ACILS dalam menanggapi RUU Anti Perdagangan Orang yang saat ini sedang dibahas oleh DPR.[13]
1. Ketentuan Umum

Ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam pembukaan RUU Trafiking ini memberikan definisi-definisi bagi sejumlah topik utama yang dibahas dalam RUU ini. Di dalam ketentuan umum ini, setiap poin/kata didefinisikan secara jelas. Namun, penyusun hanya akan memilih sejumlah definisi terpilih yang akan dibahas berkaitan dengan peran penting dan minat yang spesifik terhadap mereka.
Perdagangan

Dalam RUU ini perdagangan didefinisikan dengan:

“Tindakan secara melawan hukum merekrut, mengirim dan menyerahterimakan orang untuk tujuan eksploitasi baik fisik, seksual maupun tenaga dan menimbulkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”[14]

Definisi perdagangan di atas cukup luas sehubungan dengan aktivitas-aktivitas yang dilarang dan termasuk perburuhan. Definisi ini juga sesuai dengan semangat Protokol I Konvensi.

Istilah ‘ilegal’ yang dicantumkan menunjukkan bahwa perekrutan, pengiriman dan penyerahterimaan orang yang resmi untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja yang diperbolehkan. Komentar sederhana ini secara logika nampaknya tidak relevan, kaburnya batas-batas yang ditemukan di Indonesia sehubungan dengan praktik agen buruh migran yang beroperasi secara ilegal, dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum internasional, namun legal menurut perundang-undangan dalam negeri, membuat kata-kata yang dipilih menjadi penting. Hal itu secara efektif melindungi perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan Konvensi.[15]

Konvensi tersebut memang belum diratifikasi, namun pada tahap tertentu Konvensi tersebut mengikat Indonesia karena menandatangani Konvensi menciptakan kewajiban untuk tidak mengabaikan tujuan perjanjian tersebut.[16] Di sini, Indonesia menghadapi risiko melakukan tindakan yang bertentangan dengan Konvensi, dengan menerima kegiatan-kegiatan yang terlarang.
Eksploitasi

Dalam RUU ini Eksploitasi didefinisikan secara terpisah dengan perdagangan orang:

“Eksploitasi adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan seorang korban yang termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, pengambilan atau transplantasi organ tubuh dan atau jaringan tubuh, atau semua perbuatan yang melibatkan penindasan, pemerasan dan kekerasan fisik, seksual, tenaga kerja, dan/atau kemampuan terhadap seseorang oleh pihak lain secara sewenang-wenang untuk memperoleh keuntungan materiil dan nonmateriil”[17].

Sementara dalam Konvensi, perdagangan orang dan eksploitasi didefinisikan di dalam satu teks yang sama.

“Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau keuntungan untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Ekpsloitasi termasuk, paling sedikit, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh”[18]

Konvensi Protokol I tidak memberikan batasan yang legal atau ilegal, tapi lebih memfokuskan pada korban akan dipakai sebagai apa. Definisi tersebut juga melarang perbudakan (dimasukkan di dalam definisi eksploitasi). Hal ini sama dengan definisi perbudakan menurut hukum internasional yang juga mencakup penjeratan utang[19] dan tercermin dalam kata-kata ‘atau praktik-praktik serupa perbudakan’. Di sini, nampak kesesuaian RUU dengan Konvensi yaitu dengan memasukkan penjeratan utang sebagai perbuatan yang dilarang:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang”[20]

Apabila RUU ini dijadikan sebuah alat bagi buruh migran, maka konsekuensi dari pemakaian kata-kata ini adalah bahwa pengenaan pungutan yang berlebihan terhadap buruh migran dan penjeratan utang merupakan hal yang ilegal. Tergantung pada kata-kata yang akan digunakan dalam RUU buruh migran yang akan disahkan, ada dua hasil yang mungkin akan tercipta dari situasi ini. Pertama, mungkin akan timbul kontradiksi antara kedua perundang-undangan ini, yang akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum; Kedua, perundang-undangan ini akan menjadi titik perlindungan utama bagi buruh migran, baik yang legal maupun ilegal.

Secara spesifik, RUU dan Konvensi memuat fakta bahwa persetujuan tidaklah relevan[21] jika ada maksud untuk melakukan eksploitasi. Sehingga, persetujuan korban memegang peranan yang amat penting. Dengan kata lain, obyek perdagangan adalah yang paling penting, yaitu niat untuk menggunakan tenaga orang lain demi keuntungan pribadi.
Kekerasan

Dalam RUU ini, definisi kekerasan dibagi menjadi dua unsur, yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan.

“Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”[22]

dan

“Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan atau tulisan atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.”[23]

Kedua definisi di atas menyebutkan perampasan kemerdekaan dan menegaskan pentingnya penyekapan di dalam struktur perdagangan. Mengenai definisi kekerasan ini, antara RUU dan Konvensi tidak ada perbedaan yang signifikan. Keduanya sama-sama mensyaratkan bahwa tindakan yang memicunya harus selalu tindakan ilegal, atau tindakan yang mengakibatkan ketakutan, kesadaran akan bahaya atau perampasan kemerdekaan seseorang.
2. Ketentuan Hukum

Di dalam RUU ini ada ketentuan yang berkaitan dengan struktur hukum yang dibuat, yaitu Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Penyidikan terutama membahas jenis-jenis bukti yang dapat diajukan ke pengadilan, dan metode-metode pemberian keterangan saksi.[24] Ketentuan-ketentuan dalam RUU ini nampaknya sesuai dengan standar universal. Namun, ada beberapa ketentuan yang akan dianalisis dalam tulisan ini.
Sanksi

Ketentuan pidana dalam RUU ini berisi 22 unsur, di mana semua unsur tindak pidana perdagangan diuraikan dan dikenakan sanksi. Sanksi dibagi menjadi dua bagian, perbuatan yang merupakan perdagangan dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan.
Pidana Kategori 1
(perbuatan yang merupakan perdagangan)

Pasal No.

Tindak Pidana

Pidana Minimum

Pidana Maksimum

Denda +/atau

3

Perdagangan

4 tahun

15 tahun

+ 60-300 juta

4

Perdagangan orang ke dalam atau ke luar Indonesia

4 tahun

15 tahun

+ 100-300 juta

5

Perdagangan warga negara Indonesia ke luar negeri

4 tahun

15 tahun

+ 60-300 juta

6 (1)

Perdagangan yang mengakibatkan luka-luka

5 tahun

20 tahun

+/or 100-500 juta

6 (2)

Perdagangan yang mengakibatkan kematian

Penjara seumur hidup

7

Perdagangan yang dilakukan oleh sebuah kelompok terorganisasi

4 tahun + sepertiganya

15 tahun + 5 tahun

+ 60-300 juta + sepertiganya

8 & 15

Merencanakan atau menyuruh melakukan perdagangan, permufakatan jahat, membantu atau menolong

4 tahun

15 tahun

+ 60-300 juta

9

Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan di mana tindak pidana itu tidak terjadi

6 tahun

atau 150 juta

10

Menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang melalui persetubuhan atau perbuatan cabul

4 tahun

15 tahun

+ 60-300 juta

Pidana Kategori 2
(perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan)

Pasal No.

Tindak Pidana

Pidana Minimum

Pidana Maksimum

Denda +/atau

11

Pemalsuan dokumen untuk memfasilitasi perdagangan

10 tahun

+/or 40-200 juta

12

Keterlibatan penyelenggara negara yang mengakibatkan perdagangan

Empat tahun

15 tahun

+ 60-300 juta

13

Seseorang yang menyembunyikan orang lain yang dituntut untuk atau diputuskan bersalah atas perdagangan

7 tahun

atau 150 juta

14

Orang di luar Indonesia yang membantu perdagangan

Empat tahun

15 tahun

+ 60-300 juta

16

Orang yang memberikan atau mengumpulkan dana untuk memfasilitasi perdagangan (dengan sepengetahuannya atau patut diketahuinya)

Satu tahun

5 tahun

17& 18

Korporasi

250 juta– 1 miliar

19

Kesaksian palsu, mempengaruhi saksi di pengadilan termasuk petugas pengadilan

15 tahun

20

Merintangi penyidikan

7 tahun

22

Menyebutkan nama pelapor di pengadilan

1 tahun

23

Tidak membayar denda

1 tahun

Ketentuan pidana di atas secara umum berimbang dan sesuai dengan Konvensi[25] yang hanya menyatakan bahwa semua Pihak harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengkriminalisasi semua perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan, dan bahwa sanksi akan dikenakan kepada mereka yang bertindak sebagai pelaku utama, kaki tangan dan sebagai bagian suatu organisasi. Di luar tuntunan Konvensi, ada satu perdebatan antara pejabat negara dan orang pribadi sehubungan dengan sanksi dalam RUU ini. Dalam hal pidana, pejabat negara menghadapi sanksi yang sama sebagaimana individu pribadi (4-15 tahun penjara).[26]

Selain itu, perhatian juga harus diberikan kepada tindak pidana yang belum diberikan pidana minimum.[27] Dengan kata lain, tidak adanya pidana minimum berarti tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk mengenakan sanksi selain vonis bersalah. Sehingga seseorang yang terlibat dalam pemalsuan dokumen dapat saja divonis bersalah namun perwujudan keadilan berhenti sampai di situ saja.
3. Perlindungan Korban

Ketika mencermati RUU ini, penyusun tidak menemukan istilah perlindungan korban. Tapi yang sering disebut adalah saksi atau saksi korban, bukannya korban. Jadi, saksi dan korban adalah orang yang sama. Pernyataan ini tentu saja sulit untuk diterima. Karena saksi mungkin saja adalah kaki tangan atau pihak (yang terlibat) dalam perdagangan dan korban adalah sebuah kelompok berbeda dengan sejumlah ketentuan HAM diberikan kepada mereka berdasarkan hukum internasional. Ambiguitas ini menunjukkan sejumlah kegagalan dalam RUU untuk secara spesifik menangani kebutuhan korban, seperti yang akan dibahas di bawah ini.
Keterlibatan Korban dan Riwayat Seksual

Dalam kasus trafiking, hak dan kebutuhan korban akan sangat terkait dengan 2 isu utama: Pertama, pertanggungjawaban korban sehubungan dengan pelanggaran perundang-undangan dalam negeri ketika ia diperdagangkan; Kedua, pemakaian riwayat pribadi korban oleh pembela untuk mendiskreditkan korban.

Menanggapi persoalan ini, RUU dan Konvensi mengambil pendekatan yang sama, yaitu mengkriminalisasi tindak perdagangan. Konsekuensinya, keterlibatan korban dari konteks peninjauan ditiadakan, implikasinya adalah mendekriminalisasinya sehubungan dengan perbuatan yang mungkin telah mereka lakukan selama diperdagangkan.

Dalam konteks ini, isu persetujuan korban dapat memberikan penyelesaian. Namun dalam RUU maupun Konvensi, persetujuan korban tidaklah relevan sebagai pembelaan atas perdagangan.[28] Meski demikian, penelusuran lebih jauh mengenai pemakaian informasi tersebut memperlihatkan bahwa Konvensi tidak mengatakan apa-apa, selain hanya mengulangi bahwa hak-hak korban harus dilindungi.[29]

Asumsi ini tidaklah memadai dan memberikan rekomendasi agar korban dengan jelas dinyatakan kebal dari penuntutan sehubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan selama diperdagangkan. Mereka tidak boleh dituntut atas pelanggaran UU keimigrasian atau atas kegiatan-kegiatan di mana mereka terlibat sehubungan dengan perdagangan.[30] Oleh karena itu, perundang-undangan nasional sebaiknya dengan jelas menyatakan sikap ini dan klausul semacam itu dimasukkan ke dalam RUU.[31]
Kerahasiaan Nama

RUU ini menyatakan bahwa kerahasiaan nama berdampak pada korban dalam dua tingkat: (1) mereka yang diperdagangkan,[32] dan (2) penuntutan akan mengakibatkan ancaman kekerasan dan intimidasi.

Sementara Konvensi menanggapi isu ini di dua tingkat: Pertama, penyembunyian identitas korban dasar,[33] bahkan perubahan identitas ini harus diijinkan jika perlu[34]. Kedua, diberikan rekomendasi agar nama orang yang diperdagangkan tidak diungkapkan dalam pengadilan atau dokumen publik manapun, informasi tersebut juga tidak boleh diungkapkan kepada media atau anggota masyarakat tanpa persetujuan orang yang diperdagangkan[35].

Perlindungan korban ini dalam Konvensi disebutkan:

“Setiap Negara akan melindungi privasi dan identitas korban perdagangan orang, termasuk, di antaranya, dengan mengambil tindakan hukum sehubungan dengan kerahasiaan mengenai perdagangan tersebut” [36]

Sementara RUU juga menyebutkan, namun dengan satu perbedaan penting, yaitu merujuk pada saksi (pelapor), bukan korban:

“Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.” [37]

Sepintas, perbedaannya hanya sedikit, namun perbedaan ini sangat penting. Bagaimanapun, jika korban tidak memberikan keterangan namun dinyatakan sebagai korban oleh pengadilan; apakah perlindungan berlaku? Celah hukum semacam inilah yang dapat mengakibatkan masalah serius di masa depan. Oleh karena itu, semestinya RUU ini mengubahnya menjadi “korban dan atau pelapor”.
Peraturan Pemeriksaan

RUU mencantumkan hak dan perlindungan (safeguard) Saksi, yang difokuskan pada perlindungan hak-hak mereka selama sidang pengadilan, yang merupakan konsekuensi dari pemrosesan kasus mereka, diantaranya:

a. Saksi tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan[38].

b. Saksi korban (istilah yang hanya dipakai dalam klausul-klausul ini) berhak didampingi oleh penasihat hukum.

c. Memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kasus mereka.

d. Dapat meminta agar terdakwa tidak hadir di ruang pengadilan pada saat mereka memberikan keterangan[39].

e. Dapat memberikan keterangan melalui peralatan video[40].

f. Akan memiliki akses ke ruang pelayanan khusus di kantor polisi setempat yang dimaksudkan untuk pemrosesan korban perdagangan[41].

g. Perlindungan Negara untuk korban/saksi dan keluarganya jika mereka mendapat ancaman.[42]

Sedangkan Konvensi juga memiliki sejumlah ketentuan minimal mengenai prosedur perlindungan bagi korban, yang dimuat dalam Pasal 6 dan hanya ada dua hak yang dilindungi, yaitu:

a. Korban harus diberikan informasi tentang proses pemeriksaan di pengadilan dan administrasi dan,

b. Harus diberikan bantuan selama proses pemeriksaan di pengadilan untuk memungkinkan mereka menyatakan pandangan mereka di pengadilan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa standar yang diterapkan RUU sudah memadai. Tapi, sebaiknya ada tambahan yang mungkin dapat diambil, yaitu materi dari pengadilan haruslah diberikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh korban.
4. Bantuan Korban

Secara umum, prosedur perlindungan untuk korban sudah sesuai dengan standar internasional, tapi ketentuan tentang bantuan masih minimal sehubungan dengan perawatan yang diberikan setelah mereka ditemukan.
Rehabilitasi Medis

RUU menyebutkan, bahwa korban berhak atas perawatan/rehabilitasi medis dan sosial. Layanan tersebut akan diberikan atas dasar amar putusan pengadilan[43] selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan (pada akhir sidang). Tapi, jika bantuan segera dibutuhkan pada awal kasus, maka bantuan sementara akan diberikan selambat-lambatnya 7 hari setelah korban ditemukan[44]. Ketentuan tersebut memberikan bantuan sehubungan dengan penyakit dan trauma dengan tujuan untuk memulihkan korban sampai mereka sembuh sepenuhnya.

Sementara dalam Konvensi disebutkan, paling sedikit korban akan menerima bantuan untuk kebutuhan pemulihan fisik, psikologis dan sosial mereka. Negara harus memberikan: Tempat tinggal, Konseling, Informasi mengenai hak-hak hukum, Bantuan medis dan psikologis, Bantuan materiil, dan Kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.

Dalam praktek yang terjadi, meski bantuan medis dan psikologis diberikan berdasarkan RUU, tidak ada ketentuan lain (tentang pemberian bantuan) yang dimasukkan. Sehingga korban perdagangan Indonesia hanya akan menerima sedikit bantuan dari pihak berwenang dan memang tampaknya tak akan dapat tinggal di negara bersangkutan sampai proses peradilan selesai. Begitupun dengan ketentuan mengenai tempat tinggal dan imigrasi akan memainkan peran yang amat menentukan bagi orang yang diperdagangkan di awal penuntutan. Pelaku perdagangan kerap membuat korban tetap patuh dengan paling sedikit memberikan penampungan yang dilengkapi dengan fasilitas minimum. Sebaliknya, Negara tidak dapat memberikan fasilitas yang sama, maka niscaya orang yang diperdagangkan akan berada dalam kondisi yang lebih buruk tak lama setelah mereka diselamatkan.

Nampaknya, beberapa ketentuan mengenai hal ini di dalam RUU berada di bawah standar internasional dan membutuhkan tambahan dari sudut pandang kebutuhan korban. Semestinya, RUU dibuat agar korban dapat mengalami periode keamanan dan kepastian selama tahap penuntutan/restitusi sebelum pemulangan. Dengan kata lain, untuk warga negara yang diperdagangkan di dalam negeri atau yang merupakan korban yang pulang dari negara di mana mereka ditemukan, harus diciptakan kondisi untuk melindungi mereka dari perdagangan di masa depan, memutuskan siklus kebutuhan dan perlakuan buruk.
Restitusi

RUU menegaskan bahwa restitusi korban dibayar oleh pelaku[45]. Negara dapat memfasilitasi ini dari aset-aset yang dirampas dari pelaku berdasarkan Pasal 24, meski kaitannya tidak dibuat dalam perundang-undangan. Jika restitusi diberikan namun tidak dibayarkan, jalan untuk meluruskan masalah ini dapat dicari dari pengadilan[46].

Konvensi juga memberikan ketentuan yang sama, dimana korban harus diberikan peluang untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya[47].
Hak untuk Tinggal

Konvensi dalam pasal 7 menentukan bahwa:

“Setiap negara akan mempertimbangkan pengambilan langkah legislatif atau langkah lain yang sesuai yang mengijinkan korban perdagangan orang untuk berdiam di wilayahnya, untuk sementara atau permanen”

Ketentuan di atas (keimigrasian) nampaknya tidak ada sama sekali dalam RUU. Hal ini tentu menimbulkan keraguan terhadap ketentuan tentang jaksa penuntut karena mungkin korban tidak akan dapat tinggal di Negara itu untuk menjadi saksi. Realitas ini juga banyak dikritik para pengamat HAM yang mengikuti ketentuan Konvensi, mereka merekomendasikan agar korban diberikan suatu status hukum agar dapat tinggal di negara itu selama mereka berupaya untuk memperoleh kompensasi[48].
Kembali ke Negara Asal

RUU menjamin warga negara Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri dengan bantuan pemulangan oleh Kedutaan di negara tuan rumah. Warga negara asing yang diperdagangkan ke Indonesia akan diberikan perlindungan selama mereka berada di Indonesia atau akan dibantu pemulangannya ke negara asal mereka.[49]

Berkaitan dengan masalah ini, ketentuan di dalam RUU masih jauh di bawah pedoman yang direkomendasikan di dalam Konvensi, yang menegaskan sejumlah ketentuan signifikan mengenai kepulangan korban, dimana ketentuan yang terpenting adalah kepulangan korban ke negara asal mereka harus dilakukan secara sukarela dan tanpa merugikan proses peradilan yang sedang berjalan.[50] Jika korban tidak mempunyai dokumen yang lengkap atau sama sekali tidak memiliki dokumen, Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menciptakan sistem verifikasi identitas dan metode pembuatan dokumen yang efisien untuk memastikan bahwa status ‘tanpa kewarganegaraan’ hanya akan berlangsung sesingkat mungkin[51].

Kekurangan lain dari RUU berkaitan dengan masalah ini adalah tidak ada tugas yang dicantumkan untuk memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak mereka dan memfasilitasi akses ke sumber daya diplomatik, sebuah ketentuan sederhana yang meskipun begitu akan mempunyai konsekuensi yang luas bagi mereka yang terperangkap dalam situasi tersebut.[52]
Korban Anak

Sejauh ini, nampaknya anak selalu kalah dan dikalahkan. Dalam perundang-undangan di negeri ini, hingga kini, belum ada pengaturan bagi korban anak, juga tidak disebut-sebut tentang anak maupun UU yang berkaitan dengan mereka. Satu-satunya yang mencantumkan ketentuan bagi anak adalah UU No 23 tahun 2002, yang merupakan pengesahan Indonesia atas Konvensi tentang Hak-Hak Anak. UU tersebut memang mencantumkan sejumlah ketentuan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, perdagangan, penculikan atau penyalahgunaan di sektor ekonomi. Ketentuan yang dicantumkan juga memuat sanksi kriminal namun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai perdagangan atau bagi kebutuhan pemulangan anak-anak yang ditemukan di luar negeri, ataupun sebaliknya, anak berkewarganegaraan asing yang diperdagangkan ke Indonesia.

Oleh karena itu, RUU semestinya memuat ketentuan tentang anak dan kebutuhan khusus mereka berkenaan dengan tempat tinggal, pemulangan, perawatan medis dan sosial, dan kebutuhan khusus mereka sebagai saksi, jika ada penuntutan pidana.

* * *

REKOMENDASI

Setelah membahas dan menganalisa RUU ini, secara garis besar memang sudah mengikuti banyak dari pedoman Konvensi, namun begitu masih ada sejumlah celah signifikan yang perlu ditambahkan, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan HAM dan penekanan sekunder pada efektifitas sistem. Di antara poin-poin yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan tersebut antara lain:

1. RUU tidak memuat pernyataan tentang kekebalan korban dari penuntutan untuk perbuatan yang dilakukan selama proses perdagangan.

2. RUU tidak memuat larangan atas pemeriksaan riwayat pribadi korban sebelum peristiwa-peristiwa yang berujung pada perdagangan.

3. RUU tidak menyatakan dengan jelas mengenai kerahasiaan nama korban, pada saat ini perlindungan ini hanya berlaku bagi korban atau pelapor saja.

4. RUU tidak memuat sejumlah perlindungan sosial, diantaranya; (a) Tempat tinggal, (b) Konseling, (c) Informasi mengenai hak-hak hukum, (d) Bantuan materiil, dan (e) Kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan. Saat ini, yang dimuat baru tentang pemberian (layanan) medis dan psikologis.

5. RUU tidak memuat kemungkinan korban untuk memperoleh status penduduk sementara di Indonesia, sehingga menghalangi kemampuan korban dalam memperoleh kompensasi melalui pengadilan.

6. RUU seharusnya memasukkan jaminan bahwa korban yang diperdagangkan ke Indonesia hanya dapat dipulangkan secara sukarela, RUU seharusnya juga menangani isu orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, yang tidak memiliki dokumen apapun akibat perdagangan.

7. RUU seharusnya juga memuat sejumlah ketentuan untuk perawatan korban anak. Saat ini, belum ada ketentuan seperti itu.

Demikian beberapa ketentuan yang belum masuk dalam RUU. Semoga ketentuan-ketentuan yang belum masuk ini dapat menjadi pertimbangan dan dapat dimasukkan, sehingga kelak jika telah disahkan menjadi Undang-undang dapat mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi dan memberi jaminan bagi para korban trafiking, khususnya perempuan dan anak.

Sebagai akhir tulisan, perlu ditegaskan kembali bahwa kegiatan perdagangan perempuan dan anak-anak merupakan sebuah bentuk perbudakan manusia di era modern, sehingga penghapusan tindakan ini harus menjadi prioritas bersama demi menyelamatkan anak-anak bangsa ini baik sekarang maupun di masa depan. Perempuan dan anak-anak adalah penentu generasi yang akan datang, apabila kita mengabaikan mereka, maka sama saja kita mengabaikan nasib bangsa ini di masa depan.

REFERENSI

ACILS-ICMC, Video Pelatihan & Kit Kampanye Penghapusan Trafiking: Buku Panduan Fasilitator, Bagian 2.

Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan, 1999

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dan Hartian Silawati, 2002. ‘Indonesia: Migration and Trafficking in Women’ dalam A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process. Patterns, Profiles and Health Consequenses of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philiphines, Thailand, Venezuela and the United States. Website CATW.

Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, Jakarta, Sentra HAM UI, 2003

ICMC/ACILS, Draft Analisis RUU Antiperdagangan Orang Yang Tengah Dipertimbangkan oleh DPR, 2004.

Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia. Jakarta, 2003

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jurnal Pemberdayaan Perempuan, Edisi Desember 2004. Published on http://www.menegpp.go.id

Keputusan Presiden No 88 Tahun 2002 RAN Anti Trafiking

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM: Prinsip dan Pedoman tentang HAM dan Perdagangan Manusia yang Direkomendasikan, 2002

Kompas, 4 Februari 2005. ‘Pendidikan bisa cegah “trafficking”’.

Konvensi Suplementer tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Praktik Perbudakan dan Praktik-Praktik Serupa dengan Perbudakan tahun 1957

Protokol I dan II Konvensi Hak Asasi Manusia

Rahyanan, Salma Safitri, 2001. ‘Women and Child Trafficking Situation of Indonesia’. Makalah Diskusi tentang Trafficking, kerjasama ACILS – Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.

Rosenberg, Ruth (Ed.), Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS). Jakarta, 2001

Rancangan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Wijers, M. & Lap-Chew, L. (1999). Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour, and Prostitution. The Netherlands: Foundation Against Trafficking in Women.

Yayasan Jurnal Perempuan (2004). ‘Roadshow Sosialisasi Anti Perdagangan Anak dan Perempuan’. http://www.jurnalperempuan.com, 15 Desember 2004.

Wahyuni Shifatur Rahmah, S.Th.I., M.Si., Alumni UIN Sunan Kalijaga

[1] RUU Anti Trafiking yang dimaksud adalah RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. Selanjutnya akan disebut RUU.

[2] Trafiking biasa disebut juga dengan Perdagangan Manusia atau “Human Trafficking.” Istilah ini diambil dari bahasa Inggris, “Trafficking” yang berarti perpindahan atau migrasi. Maksud dari perpindahan atau migrasi adalah bahwa korban dibawa keluar dari kampung halamannya yang aman ke tempat berbahaya dan dikerjapaksakan – inilah yang membedakan trafiking dari bentuk pelanggaran hak asasi lainnya. Lihat ACILS-ICMC, Video Pelatihan & Kit Kampanye Penghapusan Trafiking: Buku Panduan Fasilitator, Bagian 2.

[3] Wijers, M. & Lap-Chew, L. (1999). Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour, and Prostitution. The Netherlands: Foundation Against Trafficking in Women.

[4] Rentan yang dimaksud adalah posisi ketika seorang tidak mempunyai pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain.

[5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jurnal Pemberdayaan Perempuan, Edisi Desember 2004. Published on http://www.menegpp.go.id

[6] Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. (Jakarta: Sentra HAM UI, 2003), Jakarta.

[7] Lihat Penjelasan Umum RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[8] Pasal 3 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[9] Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

[10] Pasal 324 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

[11] Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM, pasal 65 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Tapi tidak ada sanksi yang tercantum bagi pelanggar pasal ini dan/atau kaki tangannya.

[12] Lihat Penjelasan Umum RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang

[13] ICMC/ACILS, Analisis RUU Anti Perdagangan Orang yang Tengah Dipertimbangkan oleh DPR, 2006.

[14] Pasal 1 alinea 1 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[15] Hal ini ditegaskan melalui definisi perdagangan yang dinyatakan dalam Pasal 1 alinea 2 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindak perdagangan orang yang memenuhi unsur-unsur kejahatan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”

[16] Pasal 18 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[17] Protokol I Konvensi Pasal 1 alinea 6

[18] Pasal 3 alinea (a) Protokol I Konvensi

[19] Konvensi Suplementer tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Praktik Perbudakan dan Praktik-Praktik Serupa dengan Perbudakan tahun 1957 Pasal 1 (a)

[20] Pasal 3 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[21] Protokol I Kovensi Pasal 3 (b) RUU Pasal 1 alinea 6

[22] Pasal 1 alinea 7 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[23] Pasal 1 alinea 8 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[24] Pasal 29, 30, & 32 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[25] Pasal 5 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[26] Pasal 12 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Isu ini tidak dibahas dalam Konvensi, namun karena tindak pidana pejabat dalam hal ini khususnya merupakan pelanggaran kepercayaan yang fundamental, maka sanksi harus mencerminkan unsur tambahan ini. Meski perbuatan pejabat secara otomatis mengakibatkan kisaran hukuman yang paling berat dalam RUU, tidak ada hukuman tambahan yang dikenakan atas dasar penyalahgunaan kekuasaan atau hak.

[27] Tindak pidana minimum yang dimaksud adalah pemalsuan dokumen untuk memfasilitasi perdagangan, membantu tertuduh menghindari penangkapan, merintangi penyidikan, menyebutkan nama pelapor di pengadilan dan tidak membayar denda.

[28] Dari dokumen yang dikutip No. 14

[29] Pasal 2, 4, & 6 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[30] Lihat Laporan Komisioner HAM PBB, Pedoman 2 alinea 5 dan Pedoman 4 alinea 5, 6 dan 7

[31] Rekomendasi atau klausul yang dimasukkan adalah: (1) Pernyataan tentang kekebalan korban dari penuntutan untuk perbuatan yang dilakukan selama proses perdagangan, dan (2) Larangan terhadap pemeriksaan riwayat pribadi korban sebelum peristiwa-peristiwa yang bermuara pada perdagangan.

[32] Dalam hal ini, khususnya berkaitan dengan eksploitasi seksual, menghadapi risiko sensor sosial serius jika detail pengalaman mereka dipublikasikan melalui cara yang akan membuka identitas mereka

[33] Pedoman 5 alinea 8 dan Pedoman 6 alinea 6 Laporan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM: Prinsip dan Pedoman tentang HAM dan Perdagangan Manusia yang Direkomendasikan: 2002 E/2002/68/Add.1

[34] Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan: 1999 Bagian 4 (b)

[35] Bagian 8 Penjelasan

[36] Pasal 6 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[37] Pasal 31 alinea 2 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penyembunyian identitas saksi juga disebutkan dalam Pasal 37 alinea 2b

[38] Pasal 31 alinea 1 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[39] Pasal 33 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[40] Pasal 32 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[41] Pasal 36 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[42] Pasal 37 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[43] Pasal 39 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[44] Pasal 40 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[45] Pasal 38 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[46] Pasal 42 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[47] Pasal 6 alinea 5 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[48] Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan: 1999 Bagian 17 dan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM: Prinsip dan Pedoman tentang HAM dan Perdagangan Manusia yang Direkomendasikan: 2002 E/2002/68/Add.1 Pedoman 6 alinea 7

[49] Pasal 43 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[50] Pasal 8 alinea 2 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[51] Ketentuan-ketentuan minimum ini dimuat untuk memastikan bahwa trauma korban tidak akan semakin diperparah oleh deportasi paksa atau status tanpa kewarganegaraan, di mana keduanya akan membuat korban menghadapi risiko tambahan. Lihat Pasal 8 alinea 3 & 4 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[52] Lihat Komisioner Tinggi PBB untuk HAM: Prinsip dan Pedoman tentang HAM dan Perdagangan Manusia yang Direkomendasikan: 2002 E/2002/68/Add.1 Pedoman 6.

Tinggalkan komentar

Filed under Gender & Feminisme

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s